Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus memperkuat sistem transportasi publik nasional sebagai langkah strategis mengantisipasi potensi kelangkaan BBM dan fluktuasi harga energi global. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Muiz Thohir, menjelaskan bahwa penguatan angkutan massal bertujuan untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Melalui program seperti Buy the Service (BTS) dan penyediaan bantuan transportasi bagi pelajar, pemerintah berupaya menciptakan pola mobilitas yang lebih efisien serta terkendali guna menjaga stabilitas sektor transportasi nasional di tengah tantangan fiskal negara.
Selain optimalisasi angkutan massal, pemerintah juga menghadapi tantangan besar dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) sebagai alternatif pengganti BBM. Meskipun teknologi EV menawarkan solusi jangka panjang untuk ketahanan energi, keraguan masyarakat terhadap daya tahan baterai masih menjadi hambatan utama dalam perubahan paradigma pengguna. Direktur Utama KALISTA, Albert Aulia Ilyas, menganalogikan fenomena ini seperti masa peralihan ponsel konvensional ke smartphone, di mana edukasi dan bukti operasional sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi ramah lingkungan tersebut.
Sebagai solusi atas keraguan tersebut, sejumlah uji coba operasional skala besar telah dilakukan sepanjang tahun 2025, termasuk pengujian rute jarak jauh Jakarta–Yogyakarta sejauh 527 kilometer. Hasilnya menunjukkan bahwa kendaraan listrik mampu beroperasi secara maksimal tanpa mengganggu pola operasional logistik maupun transportasi publik yang sudah ada. Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menyediakan infrastruktur pendukung serta kebijakan insentif yang tepat diharapkan dapat mempercepat transisi energi, sehingga ketergantungan pada konsumsi BBM dapat berkurang secara signifikan di masa depan. Dikutip dari RRI.co.id
