Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Sudaryono menjelaskan, sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap dalam kondisi aman serta siap disalurkan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
“Bapak Presiden tidak hanya menerima laporan di atas kertas, tetapi ingin melihat secara langsung stok beras yang tersimpan di gudang. Hal ini dilakukan guna memastikan cadangan pangan benar-benar tersedia, aman, dan siap disalurkan kepada masyarakat apabila dibutuhkan,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama di tengah dinamika global yang saat ini diwarnai krisis energi dan ketidakpastian di berbagai kawasan dunia.
“Dalam kondisi tersebut, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden ingin memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam posisi yang kuat, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga pangan,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi gudang yang memiliki kapasitas 7.000 ton dan saat ini dalam kondisi terisi penuh.
Hal itu mencerminkan kesiapan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
“Jadi kunjungan ini bersifat mendadak, jadi tidak ada pemberitahuan, langsung mampir, sehingga ingin mengetahui sebetulnya atau catatan sebetulnya seperti apa,” tutur Sudaryono.
“Kemarin saya juga sudah sidak di gudang Bulog tempat lain, termasuk Pak Mentan (Menteri Pertanian) sidak di Makassar, di Bone, dan lain-lain itu penuh semua. Itu menjadi catatannya,” tambah Wamentan.
Lebih lanjut Wamentan menuturkan, dari sisi produksi, kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen, didukung oleh peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.
“Cadangan Beras Pemerintah hingga April 2026 mencapai sekitar 4,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan terus bergerak menuju 5 juta ton. Capaian ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri,” beber Sudaryono.
Ia menjelaskan, ketahanan pangan nasional tidak hanya ditopang oleh stok pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan beras di masyarakat serta potensi produksi yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun.
“Beras yang beredar di masyarakat diperkirakan mencapai hampir 12 juta ton, serta potensi panen dalam waktu dekat sekitar 12 juta ton. Secara total, kekuatan stok beras nasional mencapai sekitar 28 juta ton setara dengan ketahanan pangan hingga 11 bulan ke depan,” katanya.
Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah juga terus memperkuat peran Bulog dalam menjaga keseimbangan harga, baik di tingkat petani maupun konsumen.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengoptimalkan instrumen serapan gabah sebagai langkah menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memperkuat cadangan nasional. Adapun Bulog ditugaskan menyerap 4 juta ton setara beras sepanjang 2026.
“Target ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3 juta ton,” Tuturnya
Wamentan yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menegaskan, bahwa Bulog memiliki peran strategis sebagai penyangga harga dalam sistem pangan nasional.
Ia menjelaskan, Bulog menyerap sekitar 10 hingga 15 persen dari total produksi beras nasional. Dengan produksi sekitar 34,5 juta ton, cadangan yang dikelola Bulog berada di kisaran 3,6 hingga 3,7 juta ton sebagai buffer stock.
“Jadi harga di tingkat petani dijaga melalui HPP, dan di tingkat konsumen dijaga melalui HET agar keduanya tidak dirugikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wamentan menambahkan penguatan peran Bulog juga didukung melalui kebijakan pemerintah, termasuk Instruksi Presiden terkait percepatan serapan gabah nasional.
Ia menyebut, target serapan sebesar 3 juta ton pada tahun 2025 didukung alokasi anggaran sekitar Rp16,5 triliun.
“Untuk mengelola pangan negara, dibutuhkan aturan yang kuat dan dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, peran Bulog terus diperkuat,” katanya.
Sumber antaranews
