Jakarta – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menegaskan bahwa program tambang rakyat tidak boleh hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan wajib mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional bertajuk “Tambang Rakyat dan Permasalahan Lingkungan Hidup” di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Ketua Bidang Lingkungan Hidup MN KAHMI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menyatakan bahwa tata kelola tambang rakyat harus mampu menjaga ekosistem agar tidak menimbulkan bencana dan persoalan baru di kemudian hari.
KAHMI menilai persoalan regulasi pertambangan rakyat memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan aturan, edukasi masyarakat, hingga peningkatan pengawasan ketat dari pemerintah. Pengawasan yang terintegrasi ini sangat krusial untuk memastikan kegiatan penambangan tidak merusak sumber kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Koordinator Presidium MN KAHMI, Abdullah Puteh, menambahkan bahwa pembangunan ekonomi dan kelestarian alam tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan demi masa depan generasi mendatang.
Guna merumuskan solusi konkret, forum strategis ini turut menghadirkan Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Supriatna, pelaku usaha tambang Habe Hanafi, serta Direktur Utama PT Mitra Tata Lingkungan Baru Victor Uly Silitonga. Para ahli dan praktisi tersebut secara mendalam membahas isu legalitas tambang rakyat, mitigasi dampak kerusakan alam, tata kelola limbah, hingga peluang penerapan teknologi ramah lingkungan. Melalui rekomendasi nyata dari dialog ini, KAHMI berharap lahir kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan protektif terhadap lingkungan. Dikutip dari RRI.co.id
