JAKARTA – Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa kebijakan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen per tahun saat ini masih sangat relevan dalam menjaga akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menanggapi wacana penurunan bunga KUR menjadi 5 persen oleh Presiden Prabowo Subianto, Nailul berpendapat bahwa selisih 1 persen tersebut tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan bagi pelaku usaha. Sejak awal 2026, pemerintah sendiri telah menetapkan suku bunga KUR flatsebesar 6 persen yang dinilai sudah tepat sebagai instrumen bantuan permodalan yang terjangkau.
Lebih lanjut, Nailul memperingatkan bahwa pemangkasan bunga KUR ke level 5 persen berisiko meningkatkan beban subsidi dalam APBN. Hal ini dikarenakan selisih antara bunga komersial bank dan bunga subsidi ditanggung sepenuhnya oleh anggaran negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkatkan biaya risiko perbankan, penambahan beban subsidi dikhawatirkan dapat menekan ruang fiskal pemerintah. Menurutnya, mempertahankan tarif 6 persen adalah langkah yang lebih seimbang untuk menjaga keberlanjutan program tanpa menguras kas negara secara berlebihan.
Selain aspek suku bunga, pengawasan terhadap penyaluran kredit menjadi poin krusial untuk menghindari potensi moral hazard. Nailul menekankan pentingnya fokus penyaluran KUR tetap pada badan usaha UMKM, bukan diperluas ke individu secara umum. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana KUR untuk kebutuhan non-usaha yang saat ini masih sering ditemukan. Dengan pengawasan yang ketat dan suku bunga yang stabil, program KUR diharapkan tetap menjadi solusi efektif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan daya saing UMKM. Dikutip dari Antaranews.com
