Jakarta – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menekankan bahwa kebijakan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus mempertimbangkan ketepatan sasaran agar benar-benar efektif. Menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menurunkan bunga KUR menjadi 5 persen per tahun, Yusuf menilai langkah ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk membebaskan rakyat kecil dari jeratan rentenir dan pinjaman daring (pinjol) ilegal yang selama ini menetapkan beban bunga yang sangat tinggi.
Namun, Yusuf mengingatkan bahwa kelompok masyarakat unbankable seringkali terhambat oleh kendala administratif daripada sekadar besaran bunga. Jika tujuan utama pemerintah adalah menjangkau pelaku UMKM yang belum tersentuh perbankan, maka pendekatan yang lebih efektif adalah memperluas akses pembiayaan ultra mikro dengan syarat yang lebih sederhana. Menurutnya, hambatan utama bagi pelaku usaha kecil seringkali terletak pada akses awal pembiayaan, legalitas usaha, dan ketiadaan riwayat kredit yang formal.
Selain aspek akses, literasi keuangan dan disiplin debitur menjadi poin penting yang perlu diantisipasi pemerintah. Yusuf menyoroti risiko adanya penurunan disiplin pembayaran jika pesan publik hanya berfokus pada penurunan beban kredit. Oleh karena itu, integrasi data pelaku usaha kecil dan penguatan edukasi finansial menjadi kunci utama agar program subsidi bunga KUR ini tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, petani, hingga nelayan secara berkelanjutan. Dikutip dari Antaranews.com
