Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar lahan milik negara yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga segera ditata ulang demi kepentingan rakyat dan negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa banyak aset negara, terutama lahan milik BUMN Perkeretaapian, yang saat ini ditempati tanpa pemanfaatan yang optimal. Penataan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan negara sebagai instrumen kesejahteraan, termasuk mendukung program penyediaan hunian bagi masyarakat luas di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah memetakan sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan Bandung dan Tanah Abang di Jakarta, yang menjadi fokus awal peninjauan. Maruarar menekankan bahwa proses penataan lahan negara ini akan mengedepankan pendekatan komunikasi yang humanis kepada masyarakat yang telah lama menempati area tersebut. Sinergi antara Kementerian PKP, Badan Percepatan Investasi Danantara, serta PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus diperkuat untuk memastikan transisi pemanfaatan lahan berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan nasional.
Guna mendukung keberlanjutan program ini, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan khusus melalui Danantara Indonesia yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Presiden Prabowo dijadwalkan akan mengumumkan langkah besar dan perubahan signifikan terkait redistribusi aset ini dalam waktu dekat. Transformasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya menertibkan administrasi pertanahan, tetapi juga membuka akses bagi rakyat kecil untuk mendapatkan manfaat nyata dari pengelolaan aset negara yang lebih transparan dan produktif. Dikutip dari Antaranews.com
