Jakarta – Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi, menegaskan perlunya regulasi baru untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Menurutnya, ruang digital saat ini masih seperti “hutan belantara” tanpa payung hukum yang memadai.
Masduki menjelaskan bahwa MUI akan menyiapkan pedoman etika AI, khususnya terkait urusan keagamaan. “Secara etik, MUI akan memberikan panduan lebih jauh sebagai rekomendasi pengaturan AI,” ujarnya kepada wartawan usai Konferensi Pers Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI MUI di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Ia menambahkan bahwa penyusunan panduan teknis AI akan menjadi tindak lanjut pembahasan komisi Munas XI. “Nanti otomatis tindak lanjutnya itu ke hal yang lebih bersifat panduan dan teknis,” kata Masduki.
Masduki menekankan peran pemerintah sangat penting dalam penyusunan regulasi baru. Ia meminta adanya revisi terhadap undang-undang yang mengatur informasi digital dan penyiaran. Menurutnya, media sosial dan AI berkembang tanpa aturan jelas, sementara Undang-Undang ITE dan aturan penyiaran belum menjangkau sistem informasi modern.
“Lebih lanjut, UU penyiaran dan sistem informasi digital belum memiliki pengaturan yang komprehensif. Kalau yang berhubungan dengan sistem informasi ini bahkan belum ada aturannya,” jelas Masduki.
Senada dengan itu, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Muhammad Cholil Nafis, menyoroti risiko pembelajaran agama dari sumber digital yang tidak terverifikasi. Ia menekankan tantangan generasi muda, terutama Gen-Z, yang lebih suka belajar melalui platform digital.
Cholil mengingatkan potensi munculnya pola pikir post-truth dalam memahami ajaran agama. “Mungkin nanti dikhawatirkan akan melahirkan post-truth, orang yang hanya percaya pada pikirannya sendiri,” ujarnya. Ia menekankan bahwa AI hanya alat bantu, bukan pengganti guru dalam memahami ilmu agama.
“Akal imitasi ini memudahkan kita mengerti dan belajar, tapi bukan dijadikan guru,” kata Cholil. Dikutip dari RRI.co.id
