JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengkritik keras penerapan skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda yang saat ini membebani industri perfilman nasional. Dalam rapat bersama asosiasi perfilman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Novita menyebutkan bahwa pajak yang dikenakan pada tahap produksi sekaligus distribusi telah menciptakan beban finansial berat bagi para sineas lokal. Menurutnya, kebijakan ini menjadi disinsentif yang menghambat kreativitas dan menurunkan daya saing film Indonesia untuk berkompetisi di kancah global.
Selain masalah perpajakan, Novita menyoroti keterbatasan jumlah layar bioskop di Indonesia yang mengakibatkan “antrean panjang” penayangan film. Fenomena ini dinilai merugikan produser secara ekonomi karena banyak karya berkualitas hanya mendapatkan jatah tayang singkat setelah menunggu berbulan-bulan. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan distribusi layar hingga ke daerah-daerah agar akses menonton tidak hanya terpusat di kota besar, sekaligus memastikan investasi besar para produser mendapatkan ruang apresiasi yang layak.
Sebagai solusi jangka panjang, DPR mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan industri film dengan sektor pariwisata melalui skema film-induced tourism. Novita menyarankan adanya insentif fiskal dan kemudahan perizinan lokasi bagi rumah produksi yang mengangkat potensi destinasi wisata daerah dalam karya mereka. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat ekosistem perfilman sebagai kekuatan ekonomi baru, tetapi juga menjadi media promosi efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi lokal di seluruh Indonesia. Dikutip dari Antaranews.com
