SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas produksi pertanian. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi dini terhadap dampak musim kemarau 2026 yang diprediksi oleh BMKG akan berlangsung mulai April hingga Agustus mendatang. Melalui Surat Gubernur Nomor 500.6.1/10499/110/2026, Khofifah menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk meminimalisir risiko kekeringan guna mendukung target swasembada pangan nasional.
Dalam instruksinya, Khofifah meminta kepala daerah segera melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta mengaktifkan “brigade kekeringan” di tingkat lokal. Selain itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, dan percepatan teknologi pompanisasi. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengarahkan petani agar mempercepat masa tanam menggunakan varietas benih yang tahan kekeringan (umur genjah) serta menyesuaikan pola tanam dengan ketersediaan air yang ada.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi stabilitas daerah, sehingga Jawa Timur harus tetap mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Selain kesiapan infrastruktur, Khofifah juga meminta laporan berkala mengenai perkembangan produksi di lapangan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Dengan langkah proaktif dan pemanfaatan teknologi pertanian, Pemprov Jatim optimistis mampu menjaga produktivitas lahan dan kesejahteraan petani meski di tengah tantangan perubahan iklim yang ekstrem. Dikutip dari Antaranews.com
