Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat miskin, rentan miskin, dan kelas menengah. Dalam pembukaan rapat koordinasi di Jakarta pada Rabu (4/3), Menko PM menekankan bahwa pemerintah daerah (pemda) memegang peran strategis sebagai motor penggerak utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Keberhasilan target nasional sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan dan keselarasan program antara pusat dan daerah.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah daerah diberikan mandat khusus untuk menyelaraskan program kemiskinan dengan kebijakan nasional. Menko Muhaimin menginstruksikan pemda untuk fokus melakukan intervensi pada 16.550 desa dan kelurahan prioritas yang memiliki tingkat kerentanan tertinggi. Selain itu, pemutakhiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi tepat sasaran serta tidak tumpang tindih.
Dalam struktur pelaksanaan, gubernur bertugas sebagai koordinator tingkat provinsi yang mengintegrasikan program di wilayah kabupaten dan kota. Sementara itu, bupati dan wali kota menjadi ujung tombak di lapangan yang menyusun program operasional sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Menko PM menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan hulu dari peningkatan kesejahteraan, sedangkan hilirnya adalah pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar mereka mampu mandiri secara ekonomi. Dikutip dari Antaranews.com
