JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta mengutamakan integritas dan kapasitas kenegarawanan dalam menentukan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengisian kursi wakil presiden tidak boleh menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan atau kompensasi politik bagi partai koalisi.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, menilai penggantian Gibran bukan sekadar mencari sosok untuk mengisi jabatan kosong. Figur yang diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus memiliki integritas, kemampuan kepemimpinan, dan tanggung jawab kenegaraan.
“Kursi Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula instrumen untuk membayar utang koalisi. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut integritas, kapasitas, dan tanggung jawab kenegaraan,” kata Faisal kepada Suara.com, Sabtu (14/11/2026).
Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah FH UMY itu mengingatkan Prabowo agar tidak memilih calon hanya berdasarkan popularitas, kedekatan politik, atau rekomendasi kelompok tertentu. Presiden harus memastikan rekam jejak dan kapasitas kandidat sebelum mengajukannya kepada MPR.
“Ada ungkapan Jawa yang relevan untuk mengingatkan Presiden: ojo tuku kucing ing karung! Jangan membeli kucing dalam karung,” ujarnya.
Menurut Faisal, terdapat tiga kriteria utama yang harus dimiliki calon pengganti Gibran. Pertama, integritas kenegarawanan yang tercermin dari rekam jejak bersih, kedewasaan politik, dan komitmen terhadap kepentingan nasional.
“Loyalitas kepada Presiden dan koalisi memang penting dalam pemerintahan, tetapi loyalitas tersebut tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi dan rakyat,” tuturnya.
Kedua, calon wakil presiden harus memiliki kompetensi konstitusional dan kapasitas kepemimpinan. Wakil presiden tidak boleh sekadar menjadi pelengkap pemerintahan, tetapi harus mampu memahami tata kelola negara, mengambil keputusan, serta menjadi mitra strategis Presiden.
Ketiga, calon harus mampu memperkuat representasi kebangsaan, merawat keberagaman, dan menjembatani kepentingan masyarakat. Sosok yang dipilih tidak boleh hanya mewakili kepentingan partai atau kelompok politik tertentu.
Faisal menegaskan, ketiga kriteria tersebut merupakan ukuran etik dan substantif dalam menggunakan kewenangan konstitusional Presiden. Meski tidak secara eksplisit tercantum sebagai persyaratan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, integritas dan kualitas kepemimpinan tetap harus menjadi pertimbangan.
“Indonesia membutuhkan figur yang pantas secara moral, matang secara intelektual, dan mampu menjalankan tanggung jawab konstitusional,” ucapnya.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Karena itu, proses tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk mengesahkan pilihan politik Presiden.
Faisal juga mengingatkan Prabowo agar mengambil pelajaran dari filosofi pewayangan Semar dan kisah Petruk Dadi Ratu. Semar melambangkan kebijaksanaan dan kejernihan moral, sedangkan kisah Petruk Dadi Ratu menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan jabatan tidak otomatis menjadikan seseorang negarawan.
“Jangan sampai kita mendapatkan seorang pemegang kekuasaan yang hanya kuat dalam simbol dan jabatan, tetapi lemah dalam kapasitas kenegarawanan,” katanya.
Ia menegaskan, pengisian kursi wakil presiden harus menjadi momentum menghadirkan figur yang mampu memperkuat kualitas pemerintahan dan menjaga kehormatan konstitusi.
“Sebab, Indonesia tidak sedang mencari sekadar pengganti Gibran. Indonesia sedang membutuhkan seorang negarawan,” tegasnya. Dikutip dari Suara.com
